Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan adalah surat yang berfungsi untuk menjamin Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan kontrak, penyedia harus memberikan jaminan pelaksanaan PPK pada saat setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan masa berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Jaminan ini berlaku di Indonesia sesuai dengan Keppres RI No. 80 tahun 2003 dimana karena sifat jaminan ini Conditional maka kerugian tersebut diperhitungkan dengan ;

  1. Melibatkan pihak lain untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai.
  2. Menghitung perkiraan biaya untuk meneruskan pekerjaan tersebut sampai selesai.

Besarnya nilai jaminan (Penal Sum) jaminan pelaksanaan adalah persentase tertentu dari nilai kontrak proyek itu sendiri yaitu 5% sampai dengan 10% dari nilai proyek.

Apabila pada saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh Principal maka jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara Obligee dan Principal yang dituangkan dalam addendum kontrak.

Fungsi jaminan pelaksanaan antara lain :

  1. Sebagai syarat dalam penanda tanganan kontrak kerja bagi pemenang tender.
  2. Jika Principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, maka Surety Company akan memberikan ganti rugi kepada Obligee dengan mencairkan jaminan pelaksanaan.

Adapun isi dari jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

  1. Janji Surey Company dan Principal untuk memberikan ganti rugi kepada Obligee bila Principal tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak yang telah ditanda tangani.
  2. Kontrak kerja proyek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan pelaksanaan.
  3. Jika Principal telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai kontrak, maka jaminan pelaksanaan berakhir secara otomatis.
  4. Jika pada saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh Principal, maka jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Obligee dengan Principal yang dituangkan dalam addendum kontrak.
  5. Jika Principal lalai memenuhi ketentuan yang telah disepakati, maka Surety Company akan membayar seluruh kerugian Obligee, maksimum sebesar nilai jaminan.
  6. Pengajuan ganti rugi oleh Obligee kepada Surety Company ditentukan dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya masa berlaku jaminan pelaksanaan.